Pendopo Bupati Tabalong di
Pembataan, Kota Tanjung
Pada tanggal 15 Maret 1958,
atas permufakatan orang-orang
terkemuka diTanjung yang
diprakarsai oleh Baharuddin
Akhmid yang waktu itu
menjabat Asisten Wedana di
Kecamatan Tabalong Selatan,
maka dibentuklah Panitia
sementara Penuntutan Daerah
Swatantra Tingkat II Tabalong
yang disusun kepengurusannya
sebagai berikut:
Penasihat: Baharuddin
Akhmid
Ketua: Juhri
Wakil Ketua: A. Salman
Sekretaris: Usnan As
Wakil Sekretaris: Abdullah Khairul
Bendahara: H. Baderi
Pembantu Umum: As'ad
Anggota-anggota : A. Syamsi,
H.A. Sudani dan M. Salman
Setelah Panitia Sementara
terbentuk, untuk kepentingan
perjuangan serta terjadinya
beberapa mutasi terhadap
Pegawai Negeri yang sudah
duduk dalam kepanitian, maka
komposisi dan personalia panitia
penuntut mengalami beberapa
kali perubahan hingga sampai
pada Panitia V, dimana orang-
orang yang mempunyai andil
besar dan pernah menjadi
Panitia Penuntut adalah sebagai
berikut:
Abdussyukur
Amir Hasan
A. Sajeli
Basuni Ulita
A. Husaini
Juhrani
Majedi Effendi
Abdurahman Hamud
H. Baderi
H. Juhri Taher
H. Alikurdi Almas
Kadirman
H. Abdul Gani
Syahrap
H. Kurdi
Yahya Z.
H. Imansyah
Hiskia Tiro
H. Basuni (Kepala Desa)
Idar
MasranTak luput pula peran media
massa dan RRI Banjarmasin
selalu menginformasikan segala
kegiatan masyarakat Tabalong
dengan kekompakan perjuangan
panitia dalam segala bidang,
akhirnya pada tanggal 5 Mei
1959 dalam sidang pleno
terbuka DPRD Hulu Sungai Utara
telah memutuskan menyetujui
sepenuhnya tuntutan rakyat
Tabalong agar Kewedanaan
Tabalong dapat dijadikan Daerah
Swatantra Tingkat II Tabalong
dengan ibukota Tanjung yang
terkenal dengan resolusi pada
tanggal 5 Mei 1959 Nomor 2/II
DPRD-1959 yang isinya selain
menyetujui juga mendesak
Pemerintah Pusat agar tuntutan
dimaksud dapat dikabulkan.
Perjuangan kearah yang
diinginkan terlihat adanya titik
terang, langkah semakin jelas,
maka diperkuat lagi kedudukan
panitia untuk melancarkan arus
perjuangan, maka Panitia
sebelumnya disempurnakan lagi
dengan Panitia VI sebagai
berikut:
Ketua Umum: Juhri
Ketua I: M. Salman
Ketua II: Maslan
Penulis I: Usnan As
Penulis II: Abdullah
Bendahara: Norbek
Pembantu-pembantu: Semua
Camat dalam Kewedanaan
Tabalong dan semua anggota
DPRD Hulu Sungai Utara yang
tinggal di Kewedanaan
Tabalong
Seksi Politik: H. Baijuri Y,
Ruminto dan kawan-kawan
Seksi Bangunan: Anang Basar,
Donarian dan kawan-kawan
Seksi Perencanaan:
Abdurrahman Projakal dan
kawan-kawan
Seksi Penerangan: A. Syamsi
dan Hamidhan Baseri
Seksi Organisasi: Makmod
Asnawi, Hamad dan kawan-
kawanPanitia ini telah berusaha
dengan sekuat tenaga dan dana
uang ada, mengadakan
hubungan dengan pihak
Pemerintah Propinsi Kalimantan
Selatan dengan DPRD GR-nya,
serta tokoh-tokoh politik dan
ormas yang diwakili dalam
DPRD-GR Propinsi Kalimantan
Selatan, agar dapat dukungan
dari mereka atas tuntutan ini.
Dari adanya kegiatan tersebut
serta kerja sama yang harmonis,
maka dalam sidang istimewa
DPRD-GR Kalimantan Selatan
telah menyetujui tuntutan
rakyat Tabalong, Tapin dan
Tanah Laut masing-masing
dijadikan Daerah Swantantra
Tingkat II.
DPRD-GR Propinsi Kalimantan
Selatan mengeluarkan Resolusi
yang ditujukan ke Pemerintah
Pusat, memohon Pemerintah
Pusat dapat menyetujui dan
selanjutnya melahirkan Daerah
Tingkat II. Panitia dalam
usahanya memperjuangkan
ketingkat Pusat telah
menghubungi Gubernur
Kalimantan Selatan (waktu itu)
Haji Maksid, untuk memohon
nasihat dan petunjuk serta doa
restu untuk berangkat ke
Jakarta oleh Gubernur diberikan
Petunjuk-petunjuk dan sekaligus
merestui keberangkatan Panitia
menemui Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah, serta
Pejabat-pejabat Tinggi lainnya
guna menyampaikan hasrat
Rakyat Tabalong dimaksud.
Berangkatlah Juhri dan Usman,
masing-masing selaku ketua
Umum dan sekretaris Panitia dan
pula oleh Muhyar Usman selaku
wakil dari Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan.
Dalam waktu yang relatif
singkat, rombongan Panitia telah
dapat diterima oleh Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah IPIK Gandamana dalam
percakapan akhir beliau
mengatakan, bahwa pada
prinsipnya saya dapat
menyetujui tuntutan ini dan
akan diajukan pada Sidang DPR-
GR yang akan datang.
Sebagai realisasi dari kunjungan
Panitia, oleh DPR-GR telah
mengutus ketua Komisi B, yaitu
I.S. Handoko Wijoyo untuk
meninjau ketiga calon Daerah
Tingkat II dimaksud, dalam
kunjungan ke Tabalong I.S.
Handoko Wijoyo mengatakan
bahwa tidak ada alasan untuk
tidak menyetujui tuntutan
Rakyat Tabalong ini.
Pada tanggal 5 September 1964
Kewadenaan Tabalong telah
ditingkatkan statusnya menjadi
Daerah Persiapan Tingkat II
Tabalong dengan Kepala Kantor
Usman Dundrung Bekas Wedana
Barabai.
Lahirnya Undang-undang Noor 8
Tahun 1965 Tanggal 14 juni
1965 yang mendorong daerah
pesiapan Tingkat II Tabalong ini
ditingkatkan lagi menjadi Daerah
Otonomi Tingkat II Tabalong
yang menjalankan roda
pemerintahan sendiri baik
eksekutif maupun legislatif dan
untuk ini juga Pemerintah tetap
dipercayakan kepada Usman
Dundrung.
Pada tanggal 1 Desember 1965
pukul 11.00 pagi bertempat di
lapangan Giat Kota Tanjung oleh
Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah Dr. Soemarno
Sosro Atmodjo dengan
disaksikan puluhan ribu rakyat
Tabalong dan Pejabat-pejabat
tinggi Kalimantan Selatan
lainnya, maka papan nama yang
diselubungi kain bludru hijau
dengan untaian sutra kuning
keemasan, telah dibuka dengan
resmi oleh Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah dan dibalik
selubung yang terbuka itu
terpampang kalimat bersenjarah
yang berbunyi, "DAERAH
TINGKAT II TABALONG
DIRESMIKAN 1 DESEMBER 1965″.
sumber : wikipedia.org
I'd like to apply for this job <a href=" http://dancebrazil.org/about-dance-brazil/ ">buy hydroxyzine hcl</a> The same technology that enables monitoring of your home appliances also could allow would-be spies to monitor your lights. In addition to tracking your schedule, taking control of your home lighting system could help robbers invade your home by turning off the lights and keeping them off during an invasion.
<a href=" http://www.si-micro.com/en/medical ">suhagra price</a> Tate director Sir Nicholas Serota said: "In the coming years we need to devote as much attention to the digital as we have given recently to the physical expansion and improvement of our buildings."